BERANTAS.ID,SULAWESI TENGAH – Komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur terus menunjukkan hasil nyata. Melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025, sebanyak 18 paket pekerjaan jalan di Provinsi Sulawesi Tengah telah diselesaikan dengan progres fisik mencapai 100 persen dan seluruhnya telah memasuki tahap Provisional Hand Over (PHO) sesuai ketentuan kontrak.
Program yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah tersebut berhasil menangani jalan efektif sepanjang sekitar 78,88 kilometer yang tersebar di berbagai kabupaten. Kehadiran ruas-ruas jalan yang telah ditingkatkan diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses menuju kawasan produksi pangan, energi, dan sentra pertumbuhan ekonomi baru.
Kepala BPJN Sulawesi Tengah, Bambang S. Razak, melalui Kepala Seksi Preservasi, Kamaruddin Dg Siki, menyampaikan bahwa seluruh paket pekerjaan telah diselesaikan sesuai target. Beberapa paket memang melalui masa denda penyelesaian, namun seluruh pekerjaan berhasil dituntaskan hingga pelaksanaan PHO sesuai ketentuan kontrak.
“Berdasarkan data pelaksanaan Program Inpres Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak 18 paket pekerjaan telah selesai dengan total penanganan efektif sekitar 78,88 kilometer. Seluruh paket tersebut telah mencapai progres fisik 100 persen dan telah dilaksanakan PHO sesuai ketentuan kontrak, termasuk beberapa paket yang penyelesaiannya melalui masa denda,” ujar Kamaruddin.
Pekerjaan tersebut tersebar di sejumlah wilayah, meliputi Kabupaten Sigi, Donggala, Poso, Parigi Moutong, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Buol, Tolitoli, Morowali, dan Tojo Una-Una.
Keberadaan infrastruktur jalan yang semakin baik memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Mobilitas antarwilayah menjadi lebih lancar, distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan komoditas unggulan semakin efisien, serta akses menuju pasar, pelabuhan, pusat pendidikan, layanan kesehatan, kawasan pemerintahan, hingga destinasi wisata menjadi lebih mudah.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp284,744 miliar untuk merealisasikan seluruh paket pekerjaan tersebut. Anggaran digunakan untuk berbagai bentuk penanganan jalan sesuai kebutuhan di lapangan, mulai dari pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, preservasi, perbaikan geometrik, pembangunan drainase, perbaikan bahu jalan, pekerjaan perkerasan dan lapis pondasi, hingga pembangunan struktur pendukung lainnya.
Seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan mengacu pada standar teknis Direktorat Jenderal Bina Marga sehingga menghasilkan jalan yang lebih mantap, aman, nyaman, dan memiliki kualitas yang mampu mendukung aktivitas masyarakat dalam jangka panjang.
Menurut Kamaruddin, Program Inpres Jalan Daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan produksi pertanian, perkebunan, perikanan, sentra ekonomi masyarakat, serta wilayah strategis yang memiliki potensi besar untuk berkembang.
Selain memperkuat konektivitas, pembangunan infrastruktur jalan juga berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sektor energi, peningkatan daya saing daerah, penurunan biaya logistik, hingga pemerataan pelayanan publik di berbagai wilayah Sulawesi Tengah.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun dengan baik. Dukungan masyarakat sangat penting agar umur layanan jalan dapat lebih panjang dan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang. BPJN Sulawesi Tengah juga akan terus berkomitmen menjaga kemantapan jalan nasional melalui program preservasi dan pengelolaan infrastruktur yang berkelanjutan,” tutup Kamaruddin.
Rampungnya seluruh paket Program Inpres Jalan Daerah menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur yang berkualitas, memperkuat konektivitas antarwilayah, membuka akses menuju pusat-pusat ekonomi, serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Tengah.***