Berantas.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih aktif memantau perkembangan inflasi di wilayah masing-masing. Menurutnya, setiap kenaikan harga di daerah akan langsung berimbas pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 sekaligus Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program Tiga Juta Rumah, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, tingkat inflasi nasional tercatat 2,65 persen (year-on-year) dan 0,21 persen (month-to-month). Namun, Tomsi menyoroti sejumlah daerah dengan tingkat inflasi tertinggi, antara lain Sumatera Utara, Riau, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Untuk tingkat kabupaten, inflasi tinggi terjadi di Deli Serdang, Labuhanbatu, Pasaman Barat, Indragiri Hilir, dan Kerinci, sedangkan untuk kota terdapat di Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Dumai, dan Baubau.
“Inflasi 5,32 persen dalam satu provinsi itu sudah terasa dampaknya bagi masyarakat. Kami mohon ini menjadi perhatian para gubernur,” tegas Tomsi.
Ia menekankan pentingnya evaluasi rutin dan koordinasi antar-daerah dalam menekan inflasi, termasuk belajar dari daerah yang berhasil menjaga kestabilan harga. Tomsi juga meminta Pemda tidak hanya mengawasi dari balik meja, melainkan turun langsung ke pasar untuk memantau harga dan memastikan pasokan barang tetap lancar.
“Kita ini pelayan masyarakat. Pastikan harga bahan pokok terjangkau dan tidak naik terlalu tinggi. Setiap minggu kita rapat tiga jam bukan sekadar formalitas, tapi bentuk pengabdian agar rakyat bisa hidup lebih tenang,” ujarnya.
Tomsi juga memberikan apresiasi kepada daerah yang telah aktif melakukan berbagai langkah konkret dalam menstabilkan harga pangan, seperti operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor, serta kerja sama antar-daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan.
Ia turut mendorong Pemda agar memanfaatkan belanja tidak terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari APBD, serta memperkuat gerakan menanam guna mengantisipasi lonjakan harga.
“Kalau kita kerja sungguh-sungguh dan mau berusaha, harga-harga bisa terkendali. Kuncinya kemauan dan kerja keras,” tandasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis, dan Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran. Sementara secara virtual hadir Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, dan Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra, bersama sejumlah pejabat terkait lainnya. ***
