Cegah Kerusakan Meluas, BPJN Sulteng Pasang Sandbag di Ruas Tolitoli–Lingadan

Berantas.id,Tolitoli – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah melalui PPK 1.3 bergerak cepat menangani kondisi bahu jalan yang amblas di ruas Batas Kota Tolitoli–Lingadan, tepatnya di STA 11+800. Kerusakan akibat abrasi laut yang terjadi pada 7 November 2025 itu langsung ditindaklanjuti dengan pemasangan sandbag sebagai langkah darurat.

Amblasnya bahu jalan memunculkan penurunan struktur yang dapat membahayakan pengendara. Selain mengancam keselamatan, kerusakan tersebut juga berpotensi mengganggu arus mobilitas masyarakat yang melintas di jalur utama tersebut.

Menanggapi kondisi tersebut, tim PPK 1.3 Satker PJN Wilayah I Sulteng segera turun ke lapangan. Mereka melakukan pemasangan sandbag berlapis untuk menahan laju abrasi dan menjaga kestabilan tepi jalan. Metode ini dipilih karena dinilai paling efektif sebagai penanganan cepat, terutama saat kondisi pasang yang memperparah penggerusan tanah.

Informasi dari kanal YouTube BPJN Sulteng menyebutkan bahwa langkah darurat ini sangat penting mengingat lokasi berada di area rawan abrasi dengan kondisi tanah labil. Tekanan gelombang laut yang kuat membuat pergerakan tanah lebih cepat dan berpotensi memperluas kerusakan jika tidak segera diatasi.

Dengan adanya sandbag, kendaraan masih dapat melintas meski pengguna jalan diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan selama proses penanganan berlangsung. Jalur tetap dibuka demi memastikan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat tidak terganggu.

Ruas Bts. Kota Tolitoli–Lingadan telah masuk daftar penanganan nasional pada Tahun Anggaran 2026. Penanganan permanen direncanakan menggunakan konstruksi yang lebih menyeluruh sehingga ketahanan struktur jalan dapat meningkat dan risiko abrasi dapat ditekan di masa mendatang.

BPJN Sulteng menegaskan bahwa mitigasi darurat ini merupakan langkah awal untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus mencegah kerusakan yang lebih parah. Balai memastikan bahwa setiap tindakan difokuskan pada pemulihan mobilitas masyarakat dan peningkatan ketahanan infrastruktur di wilayah pesisir. (B1)