PEKANBARU, BERANTAS.ID – Isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mulai mendapat perhatian dari perspektif geopolitik. GREAT Institute menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan itu bukan sekadar menyangkut dinamika politik dalam negeri, tetapi juga berpotensi memengaruhi kepercayaan internasional terhadap Indonesia.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan tindakan penyadapan yang dikaitkan dengan kelompok Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Menurut Teguh, keamanan komunikasi kepala negara merupakan bagian penting dari sistem pertahanan dan kedaulatan sebuah negara. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran terhadap sistem pengamanan komunikasi kepresidenan perlu ditangani secara serius, profesional, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Saat berada di Pekanbaru, Riau, Rabu (4/11/2026), Teguh mengingatkan bahwa stabilitas nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer maupun keamanan wilayah, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga kerahasiaan informasi strategis dan soliditas lembaga pemerintahan.
Ia berpandangan, apabila benar terjadi penyadapan terhadap kepala negara oleh pihak internal, persoalan tersebut dapat membuka pertanyaan serius mengenai ketahanan sistem keamanan informasi di lingkungan pemerintahan.
Berpotensi Pengaruhi Kepercayaan Internasional
Teguh menilai, Indonesia saat ini memiliki kepentingan besar untuk menjaga reputasi dan posisi strategisnya dalam hubungan internasional.
Aktivitas diplomasi, hubungan dengan negara-negara mitra, serta keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum global membutuhkan dukungan stabilitas politik dan kepastian hukum di dalam negeri.
Dalam konteks tersebut, isu dugaan penyadapan terhadap Presiden dinilai tidak boleh dipandang sebagai persoalan internal semata.
Menurutnya, persepsi internasional terhadap keamanan informasi negara dapat menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan oleh mitra strategis maupun investor dalam membangun hubungan kerja sama.
“Ketika muncul dugaan adanya penyadapan terhadap kepala negara, tentu hal ini menjadi perhatian serius. Negara harus mampu memastikan bahwa seluruh sistem pengamanan informasi strategis berjalan sebagaimana mestinya,” demikian substansi pandangan Teguh.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan keamanan informasi dalam pemerintahan berpotensi menjadi perhatian aktor-aktor asing apabila tidak ditangani secara transparan dan terukur.
GREAT Institute Dorong Evaluasi Keamanan Kepresidenan
Atas perkembangan isu tersebut, GREAT Institute mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan siber dan perlindungan komunikasi di lingkungan kepresidenan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak terdapat celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak mana pun.
Selain itu, Teguh mendorong agar dugaan keterlibatan oknum aparat maupun kelompok tertentu ditelusuri melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Ia menegaskan, setiap pihak yang terbukti melakukan tindakan di luar kewenangan dan melanggar ketentuan hukum harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, penanganan persoalan ini harus mengedepankan transparansi, profesionalitas, serta tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik kelompok tertentu.
Kedaulatan Negara Tidak Boleh Terganggu
Lebih jauh, Teguh mengingatkan bahwa kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun persaingan antarkelompok.
Institusi pertahanan, keamanan, dan diplomasi diharapkan mampu menjaga koordinasi serta memastikan seluruh aktivitas kelembagaan berjalan sesuai koridor hukum dan konstitusi.
GREAT Institute menyatakan akan terus mencermati perkembangan isu tersebut dari perspektif geopolitik dan keamanan nasional.
Bagi lembaga tersebut, perlindungan terhadap kepala negara, keamanan informasi strategis, serta kepercayaan internasional merupakan bagian penting dalam menjaga posisi Indonesia di tengah persaingan geopolitik global..
Karena itu, dugaan penyadapan ini diharapkan dapat ditelusuri secara objektif dan tuntas agar tidak berkembang menjadi persoalan yang semakin mengganggu kepercayaan publik maupun hubungan strategis Indonesia dengan dunia internasional. ***