Fithra Faisal Bantah Keraguan Pertumbuhan Ekonomi, Diskrepansi Statistik Tak Cukup Jadi Bukti Overestimasi

JAKARTA,Berantas.id – Perdebatan mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada triwulan III 2026 kembali mengemuka. Kritik terhadap angka yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya terkait diskrepansi atau selisih statistik dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB), mendapat tanggapan dari ekonom Fithra Faisal Hastiadi, Ph.D., dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Dalam tulisannya berjudul “Melampaui Diskrepansi: Ketika Ekonometrika Membaca Apa yang Terlewat dari Angka”, Fithra menilai adanya perbedaan statistik dalam perhitungan PDB memang layak dipertanyakan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penggelembungan atau over-estimation.

Fithra menanggapi kritik Anthony Budiawan melalui tulisan “Over-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026” yang terbit pada 7 November 2026. Anthony sebelumnya mempertanyakan kredibilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,47 persen pada triwulan III dan 5,45 persen secara kumulatif Januari–September 2026.

Menurut Fithra, persoalan diskrepansi statistik harus dibaca secara hati-hati karena perbedaan angka dalam sistem neraca nasional dapat muncul akibat perbedaan sumber data, cakupan pengukuran, waktu pencatatan, hingga metode estimasi.

Ia menegaskan, diskrepansi statistik merupakan indikasi adanya ketidaksesuaian pengukuran yang perlu ditelusuri, tetapi belum cukup untuk dijadikan dasar menyimpulkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang diumumkan telah dibesar-besarkan.

“Mempertanyakan bukan berarti telah membuktikan,” menjadi salah satu penekanan dalam argumentasi Fithra terkait pentingnya membedakan persoalan metodologi statistik dengan kesimpulan mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi.

Diskrepansi Menurun, Perlu Dibaca Secara Proporsional

Fithra turut menyoroti perkembangan diskrepansi statistik berdasarkan harga berlaku yang disebut mengalami penurunan dari Rp461,9 triliun pada triwulan II menjadi Rp333,2 triliun pada triwulan III 2026.

Proporsi diskrepansi terhadap PDB juga disebut turun dari 7,05 persen menjadi sekitar 4,94 persen.

Meski angka tersebut masih memerlukan penjelasan metodologis lebih lanjut, Fithra menilai membandingkan residual keseluruhan perekonomian dengan satu komponen PDB, seperti konsumsi pemerintah, berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak proporsional.

Ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan PDB atas dasar harga konstan. Karena itu, menghilangkan diskrepansi nominal secara asumtif lalu mempertahankan deflator yang sama untuk menghasilkan angka pertumbuhan alternatif dinilai belum cukup untuk membuktikan adanya kesalahan estimasi.

Estimasi Ekonometrika Sebelum Angka BPS Diumumkan

Sebagai pembanding, Fithra mengungkapkan dirinya telah melakukan estimasi pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan economic nowcasting sebelum BPS mengumumkan angka resmi triwulan III 2026.

Model yang digunakan antara lain Bayesian Vector Autoregression (BVAR), yakni pendekatan ekonometrika yang memanfaatkan hubungan dinamis berbagai indikator ekonomi untuk memperkirakan perkembangan aktivitas ekonomi.

Dalam estimasi awalnya, pertumbuhan ekonomi berada pada rentang prediksi probabilitas 80 persen sekitar 5,3 hingga 5,50 persen.

Realisasi pertumbuhan sebesar 5,47 persen yang diumumkan BPS berada di dalam rentang tersebut. Menurut Fithra, hal itu menunjukkan bahwa pertumbuhan pada level tersebut masih masuk dalam kemungkinan empiris yang telah dipetakan oleh model sebelum angka resmi dirilis.

Namun, ia menegaskan rentang prediksi tersebut bukan sertifikat kebenaran bagi angka BPS. Sebaliknya, hasil model juga tidak dapat digunakan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi telah terbukti sepenuhnya akurat.

Fithra menjelaskan, pendekatan Bayesian memungkinkan ketidakpastian ekonomi dipetakan melalui distribusi probabilitas, bukan hanya mengandalkan satu angka estimasi.

Ia menilai perbedaan pendekatan tersebut penting dalam menanggapi simulasi pertumbuhan alternatif yang dibangun berdasarkan asumsi bahwa sebagian diskrepansi statistik merupakan kelebihan estimasi produksi.

Menurutnya, sebuah skenario yang dibangun dari asumsi tertentu belum otomatis memiliki probabilitas empiris lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan yang dipublikasikan.

Indikator Sektoral Dinilai Menunjukkan Aktivitas Ekonomi

Fithra juga mengacu pada sejumlah indikator sektoral yang menurutnya memperlihatkan aktivitas ekonomi Indonesia masih mengalami ekspansi pada triwulan III 2026.

Industri pengolahan tercatat tumbuh 5,87 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan 4,52 persen pada triwulan sebelumnya. Sektor konstruksi tumbuh 6,42 persen, perdagangan 5,46 persen, transportasi dan pergudangan 8,03 persen, serta akomodasi dan makan minum mencapai 11,22 persen.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi meningkat 6,06 persen, sementara konsumsi pemerintah tumbuh 8,95 persen.

Selain itu, sejumlah indikator pendukung turut menunjukkan perkembangan positif, mulai dari indeks aktivitas manufaktur, penjualan kendaraan, mobilitas masyarakat, hingga transaksi digital.

Fithra menyebut konsistensi sejumlah indikator dari sumber dan metodologi berbeda menjadi salah satu aspek penting dalam membaca kondisi ekonomi melalui pendekatan cross-validation atau validasi silang.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa satu indikator tidak dapat secara langsung dijadikan ukuran tunggal pertumbuhan ekonomi. Data transaksi digital, misalnya, perlu dibaca bersama indikator produksi, konsumsi, investasi, dan mobilitas.

Tekanan Global Tidak Otomatis Menghapus Pertumbuhan

Terkait tekanan eksternal berupa kenaikan harga energi, pelemahan rupiah, dan ketegangan geopolitik, Fithra menilai dampaknya terhadap perekonomian tidak selalu berlangsung secara linear.

Depresiasi rupiah dapat meningkatkan biaya impor, tetapi pada sisi lain berpotensi memperkuat daya saing sebagian produk ekspor. Kenaikan harga energi juga dapat menekan perusahaan dan daya beli masyarakat, meskipun dampaknya berbeda-beda tergantung sektor, kebijakan pemerintah, dan kemampuan pelaku usaha melakukan penyesuaian.

Menurutnya, perekonomian merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang berlangsung secara bersamaan. Tekanan pada satu sektor tidak selalu berarti seluruh sektor mengalami kontraksi dalam waktu yang sama.

Karena itu, menyimpulkan pertumbuhan ekonomi semestinya mendekati nol hanya berdasarkan tekanan eksternal dinilai terlalu menyederhanakan mekanisme ekonomi.

Statistik Harus Terus Diuji, Pertumbuhan Jangan Diabaikan

Di bagian akhir argumentasinya, Fithra mengakui pentingnya perbaikan kualitas statistik nasional, transparansi metodologi, serta penguatan akuntabilitas data ekonomi.

Ia juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi agregat sebesar 5,47 persen tidak otomatis mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Persoalan ketimpangan, kualitas lapangan kerja, produktivitas, dan tekanan pendapatan riil masyarakat tetap menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan.

Namun, menurutnya, mengakui persoalan struktural tersebut tidak harus membuat ekspansi ekonomi yang terindikasi melalui berbagai data turut diabaikan.

Fithra berpandangan, diskrepansi statistik seharusnya menjadi pintu untuk memperdalam pemeriksaan terhadap data, bukan langsung dijadikan dasar untuk membatalkan angka pertumbuhan ekonomi.

Ia menilai estimasi ekonometrika yang telah dilakukan sebelum pengumuman BPS, ditambah konsistensi sejumlah indikator ekonomi, memberikan landasan untuk melihat pertumbuhan 5,47 persen sebagai angka yang masih masuk akal secara empiris.

Perdebatan mengenai pertumbuhan ekonomi, menurut Fithra, semestinya tidak berhenti pada saling mempertentangkan angka, melainkan diarahkan pada pengujian metodologi, pembacaan data secara menyeluruh, dan upaya memahami kondisi ekonomi riil masyarakat.

Sebab, angka statistik memang penting, tetapi memahami dinamika ekonomi yang terjadi di balik angka tersebut jauh lebih penting. ***