Berantas.id, Palu – Tokoh Muda Alkhairaat, Habib Mohammad Sadig al-Habsyi, menilai Muktamar Alkhiraat XI yang diselenggarakan pada 21-23 Juli 2022 mendatang sarat dengan muatan politik.
Hal itu ia simpulkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar (SK-PB) Alkhairaat tentang Perubahan dan Penyempurnaan Personalia Panitia Pelaksana Muktamar Besar Alkhairaat XI Tahun 2019.
“Saya membaca dengan seksama nama-nama panitia yang ditetapkan. Di dalamnya terdapat sejumlah nama politisi nasional yang berasal dari Sulawesi Tengah. Pertanyaan saya, apakah Alkhairaat sudah melupakan khittahnya sebagai lembaga Islam yang bebas dari politik praktis?” gugat Habib Sadig, Senin (13/6/2022).
Ia mengaku tidak bisa memahami alasan pelibatan para politisi di dalam kepengurusan Muktamar Alkhairaat XI.
“Tolong diingat, Guru Tua atau Habib ‘Idrus bin Salim al-Jufri, pendiri Alkhahairaat, tidak pernah memberikan contoh seperti ini. Beliau tidak anti politik, tetapi di saat yang sama membebaskan diri keberpihakan dan intervensi politik. Sikap Guru Tua tersebut seharusnya dijadikan pedoman oleh Ketua Umum dan PB Alkhairaat,” jelasnya.
Sebagai salah seorang cicit Guru Tua yang menjabat Sekretaris Umum Himpinan Pemuda Alkhairaat (Sekum HPA), Habib Sadig meduga ada upaya dari sejumlah pihak yang tidak bermoral untuk merusak khittah Alkhairaat menjelang Pemilu 2024.
“Pelibatan para politisi di dalam kepanitian Muktamar XI patut dianggap sebagai intervensi politik. Ini tindakan tidak bermoral. Para oknum tersebut hanya merusak warisan Guru Tua di lembaga Alkhairaat,” tegasnya.
