Berantas.id, Morowali – PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) memperbaiki jalan nasional ruas Bahodopi–Batas Sulawesi Tenggara melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Proyek ini dilakukan tanpa dana APBN dan diawasi ketat oleh pemerintah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Model Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor infrastruktur kembali diuji melalui perbaikan jalan nasional di Sulawesi Tengah. PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan, mengambil bagian aktif dalam pembangunan jalan nasional ruas Bahodopi–Batas Sulawesi Tenggara tanpa menggunakan dana APBN.
“Skema yang diterapkan adalah TJSLP. PT IMIP yang melaksanakan pekerjaan perbaikan di jalan nasional tersebut,” kata Windunoto Abisetyo, ST, MT, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.4 Provinsi Sulawesi Tengah saat ditemui usai kunjungan lapangan, belum lama ini.
Proyek ini dinilai strategis karena merupakan bagian dari jalur Trans-Sulawesi yang menghubungkan kawasan industri dengan pelabuhan dan pusat distribusi. Keberadaan jalan yang memadai diharapkan mampu mempercepat mobilitas barang dan tenaga kerja, serta menunjang pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Windunoto menyatakan bahwa PT IMIP dipilih karena memiliki komitmen sosial yang kuat di sekitar wilayah operasionalnya. “PT IMIP punya rasa tanggung jawab sosial yang kuat melalui program CSR, khususnya di sekitar ruas jalan nasional,” jelasnya.
Pekerjaan yang dilakukan mencakup perkerasan jalan dengan rigid pavement sepanjang 2,3 kilometer dan pembangunan saluran drainase. Dalam proyek ini, pengawasan tetap dilakukan secara ketat oleh pihak pemerintah. “Pengawasan dilakukan bersama. Setelah proyek rampung, asetnya akan diserahterimakan kepada balai,” tambah Windunoto.
Pembagian peran antara perusahaan dan pemerintah berlangsung proporsional. PT IMIP bertindak sebagai pelaksana fisik, sementara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional memberikan dukungan teknis dan administratif. “Kami terus berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Pekerjaan dilakukan berdasarkan spesifikasi teknis nasional,” ungkap Windunoto.
Keberhasilan proyek ini membuka peluang bagi penerapan model KPBU serupa di daerah lain, khususnya di wilayah industri yang membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah telah menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain di Kabupaten Morowali untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dengan model serupa.
“Beberapa perusahaan sudah kami dekati untuk melanjutkan skema seperti ini,” ujar Windunoto. Ia menyebut, jika skema ini berjalan sesuai rencana, maka akan menjadi solusi alternatif pembangunan infrastruktur jalan nasional tanpa bergantung sepenuhnya pada dana APBN.
Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya efisiensi anggaran negara dan mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam pembangunan nasional. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri diharapkan menjadi solusi berkelanjutan bagi tantangan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi namun minim pendanaan publik. (B01)
