Berantas.id, Sulawesi Tengah – Konflik agraria yang melibatkan PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA) di Kabupaten Morowali Utara belum menemukan titik penyelesaian meski telah berlangsung sejak lama. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didesak untuk segera mengambil langkah tegas melalui audit menyeluruh guna mencegah potensi eskalasi sosial yang lebih luas.
Persoalan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah ini sebenarnya sudah melalui berbagai tahapan mediasi. Pada periode pertengahan 2023 hingga 2024, serangkaian pertemuan melibatkan Pemda, PT. ANA, perwakilan masyarakat, pekerja, dan koperasi telah menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satu poin utama adalah pelepasan lahan di lima desa yang menjadi sumber konflik.
Berdasarkan hasil verifikasi dan reverifikasi data sejak 2016, yang juga diperkuat dengan dokumen desa serta kesaksian masyarakat, pemerintah desa, dan kecamatan, disepakati bahwa beberapa lahan harus dilepaskan dari penguasaan perusahaan. Rinciannya meliputi: Desa Bunta dengan luas 806,75 hektare, dimana 282,74 hektare dilepas; Desa Bungintimbe dengan luas 964 hektare, 659 hektare dilepas; Desa Towara seluas 510 hektare, 266 hektare dilepas; Desa Tompira dengan total 291,93 hektare, 208,74 hektare dilepas; serta Desa Molino seluas 291,9 hektare, 225,95 hektare dilepas.
“Penyelesaian konflik ini sebenarnya sudah memiliki landasan yang jelas berdasarkan data dan kesepakatan para pihak. Namun, hingga kini masalah terus berlarut-larut. Banyak aktor yang ikut terlibat, mulai dari spekulan tanah, pengambil buah sawit, hingga pihak-pihak yang justru memperkeruh keadaan. Pemerintah daerah sendiri terlihat disorientasi dalam menangani persoalan ini, sementara PT. ANA terkesan mengulur waktu dan membiarkan konflik berlanjut,” ujar Ridha Saleh, pengamat yang mengikuti perkembangan kasus ini.
Ia menambahkan bahwa kondisi di lapangan semakin rentan dengan adanya praktik pengambilan buah sawit secara ilegal serta kriminalisasi masyarakat. Menurutnya, jika tidak ada langkah konkret, ketegangan sosial di Morowali Utara berpotensi meningkat.
Ridha Saleh mendesak agar Gubernur Sulawesi Tengah segera membentuk tim khusus dengan target waktu tegas. “Saya menyarankan kepada Gubernur Anwar Hafid untuk segera membentuk tim khusus yang diberi mandat menuntaskan konflik dalam waktu satu bulan. Tim tersebut harus melakukan uji tuntas dan audit menyeluruh terhadap Perkebunan PT. ANA agar semua permasalahan bisa terungkap secara transparan,” tegasnya.
Desakan ini muncul seiring kekhawatiran bahwa penyelesaian konflik tanpa tindakan cepat hanya akan memperluas dampak negatif, baik bagi masyarakat maupun stabilitas daerah. Dengan adanya audit menyeluruh, diharapkan akar masalah dapat diidentifikasi secara objektif dan menjadi dasar langkah penyelesaian yang berkeadilan.
Jika gubernur mengambil langkah ini, maka konflik berkepanjangan yang selama bertahun-tahun membebani masyarakat Morowali Utara berpeluang segera menemukan titik terang. (B1)
