BANGGAI,Berantas.id – Pembahasan RAPBD Banggai 2027 di DPRD Kabupaten Banggai memanas.
Wakil Ketua I DPRD Banggai, Wardani Murad Husain, memilih walkout setelah mempersoalkan tahapan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Wardani menilai tidak dibahasnya RKA secara terperinci melalui komisi dapat mempersempit ruang pengawasan legislatif terhadap program dan belanja pemerintah daerah.
Kondisi tersebut dikhawatirkan membuka peluang lolosnya program tidak prioritas, kegiatan tumpang tindih, hingga alokasi anggaran yang tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Aksi walkout itu dilakukan Wardani bersama anggota Fraksi Gerindra, Suwardi, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banggai, Selasa (17/11/2026).
Dikutip dari Banggaipost, Wardani mempersoalkan mekanisme pembahasan RAPBD yang menurutnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Tata Tertib DPRD.
Dia menegaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tidak bisa dianggap menggantikan pembahasan RKA OPD.
Pasalnya, kedua dokumen tersebut memiliki fungsi berbeda. KUA-PPAS memuat arah kebijakan dan prioritas anggaran, sedangkan RKA berisi rincian program, kegiatan, target, serta kebutuhan belanja masing-masing OPD.
Dengan demikian, pembahasan RKA menjadi ruang bagi anggota DPRD untuk memeriksa lebih detail usulan anggaran setiap perangkat daerah.
Mulai dari urgensi program, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, potensi tumpang tindih kegiatan, hingga efektivitas penggunaan uang daerah.
Wardani mempertanyakan bagaimana DPRD dapat melakukan pengawasan secara maksimal apabila rincian anggaran OPD tidak dibahas secara mendalam bersama komisi.
“Setiap rupiah yang dialokasikan melalui anggaran daerah harus memiliki tujuan yang jelas, manfaat yang terukur, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Wardani.
Dia juga menyebut mekanisme pembahasan yang berlangsung sebagai cacat prosedur.
“Ini sangat jelas cacat prosedur. Tatib yang kita sepakati bersama dan telah melalui tahapan konsultasi serta fasilitasi di Biro Hukum Provinsi justru dilanggar oleh lembaga DPRD. Adapun alasan yang menyebut telah pernah dibahas melalui komisi saat diserahkannya dokumen KUA-PPAS, itu beda konteks. Kita bicara RKA,” ujarnya.
Sebelumnya, polemik tersebut mencuat dalam rapat Banggar DPRD Banggai yang membahas Nota Keuangan RAPBD 2027 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat berlangsung di ruang rapat Kantor DPRD Banggai dan dipimpin Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo.
Dalam forum tersebut, Fraksi Gerindra menyampaikan interupsi dan meminta agar pembahasan RKA bersama OPD dilakukan melalui komisi masing-masing sebelum memasuki pembahasan di tingkat Banggar.
Namun, usulan tersebut tidak mendapat dukungan forum.
Sejumlah anggota DPRD berpendapat pembahasan bersama OPD telah dilakukan saat penyerahan dokumen KUA-PPAS 2027.
Keterbatasan waktu juga menjadi alasan untuk tidak kembali melakukan pembahasan RKA secara terperinci.
Perdebatan kemudian berkembang pada ketentuan Pasal 51 Tata Tertib DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Perbedaan pandangan tersebut berakhir dengan keputusan Wardani dan Suwardi meninggalkan ruang rapat.
Persoalan ini menempatkan mekanisme pengawasan anggaran sebagai salah satu isu penting dalam pembahasan RAPBD Banggai 2027.
Sebab, sebelum ditetapkan menjadi APBD, setiap program dan belanja daerah perlu dipastikan memiliki dasar kebutuhan, sasaran, serta manfaat yang jelas bagi masyarakat. ***
