PALU, BERANTAS.ID — Pemerintahan tidak boleh sekadar hadir di balik meja birokrasi. Pemerintah harus memastikan rakyat merasa aman, terlindungi, dan memiliki kehidupan yang semakin sejahtera.
Pesan tegas itu disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si saat melantik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Sulawesi Tengah periode 2026–2031 di Hotel BW Coco, Sabtu malam (3/10/2026).
Anwar Hafid yang juga Ketua Umum MIPI mengibaratkan tugas pemerintah seperti “penjaga malam”.
“Pemerintahan itu seperti penjaga malam. Tugasnya bagaimana rakyat bisa tidur dengan tenang, hidup aman dan sejahtera,” tegas Anwar.
Ia menjelaskan, konsep tersebut sejalan dengan perkembangan teori pemerintahan modern melalui reinventing government, yang menempatkan dua fungsi utama pemerintahan, yakni security atau memastikan keamanan dan prosperity atau memastikan kesejahteraan.
Bagi Anwar, dua hal tersebut tidak boleh dipisahkan. Pemerintahan yang baik bukan hanya mampu menjaga keamanan, tetapi juga harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kualitas hidupnya.
ILMU PEMERINTAHAN JANGAN BERHENTI DI KAMPUS
Dalam kesempatan itu, Anwar juga menyoroti pentingnya ilmu pemerintahan dalam mengelola negara yang memiliki wilayah dan persoalan yang kompleks.
Menurutnya, lulusan ilmu pemerintahan memiliki karakter sebagai seorang generalis, yakni memiliki wawasan luas mengenai berbagai bidang meskipun tidak semuanya dikuasai secara mendalam.
“Mereka yang belajar ilmu pemerintahan pasti tahu banyak walau hanya sedikit,” ujarnya.
Namun, pengetahuan tersebut tidak boleh berhenti sebagai teori di ruang akademik.
Anwar menegaskan, ilmu pemerintahan harus diterjemahkan menjadi praktik nyata untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta memastikan kebijakan benar-benar berdampak terhadap masyarakat.
“Ilmu pemerintahan jangan hanya berhenti di ruang-ruang akademis. Harus dipraktikkan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan,” katanya.
Karena itu, MIPI disebutnya memiliki posisi strategis sebagai ruang kolaborasi antara akademisi, praktisi, pemerhati pemerintahan hingga para pengabdi masyarakat.
“Siapa saja bisa bergabung asal peduli dengan ilmu pemerintahan,” tegasnya.
MIPI SULTENG DIMINTA KAWAL PEMERINTAHAN
Sementara itu, Ketua DPW MIPI Sulawesi Tengah Drs. Arfan, M.Si menegaskan komitmennya membawa organisasi tersebut tidak sekadar menjadi wadah diskusi, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
MIPI Sulteng, kata Arfan, siap mengambil bagian dalam mengawal pelaksanaan program 9 BERANI yang menjadi agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Organisasi itu maju bukan karena banyak bicara saja, tapi karena banyak bekerja,” ujar Arfan.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kehadiran MIPI Sulteng diharapkan tidak berhenti pada aktivitas seremonial, melainkan mampu memberikan gagasan, kajian dan kontribusi konkret dalam memperkuat pemerintahan serta pembangunan daerah.
Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis kunci kantor sekretariat MIPI Sulteng dari Ketua Umum MIPI Anwar Hafid kepada Ketua DPW MIPI Sulteng Arfan.
Pelantikan turut dihadiri Ketua Harian MIPI Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.A., Sekjen MIPI Prof. Dr. H. Mansyur Achmad, M.Si., Peneliti Ahli Utama bidang Politik BRIN Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A., Anggota DPRD Sulteng Hidayat Pakamundi, Bupati Sigi, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah provinsi, akademisi dan mahasiswa.
Usai pelantikan DPW MIPI Sulteng, sejumlah provinsi juga disebut telah menyatakan kesiapan kepada Ketua Umum MIPI Anwar Hafid untuk melantik kepengurusan wilayah, di antaranya Banten dan DKI Jakarta.
Pesan Anwar Hafid pun menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan sekadar banyaknya program yang diluncurkan, tetapi seberapa jauh rakyat benar-benar merasa aman, terlindungi dan merasakan kesejahteraan dari hadirnya pemerintah. ***