Berantas.id, Sulawesi Tengah – Demi mendukung upaya pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Kontruksi Kementrian PUPR melalui BP2JK Sulawesi Tengah tetapkan pemenang 120 paket tender senilai Rp2,3 triliun.
Dari data yang teridentifikasi oleh Berantas.id, sepanjang tahun anggaran 2021 silam, jumlah paket yang yang sudah dilakukan tender sebanyak 120 paket yang tuntas berkontrak senilai Rp 2,3 triliun.
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi atau BP2JK mengadakan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan paket-paket proyek APBN di Kementerian PUPR untuk paket konstruksi dan konsultan di empat Balai.
Diantaranya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sulawesi Tengah.
Dari total pagu proyek yang ditender sebanyak 120 paket, nilainya mencapai Rp2.614.918.416.789.90.
Sementara total nilai HPS tercatat mencapai Rp2.458.910.423.391.02, dengan total nilai penawaran yang masuk mencapai Rp2.278.551.028.54758 dan nilai sudah terkoreksi sebanyak Rp2.310.654.008.823.58.
Sementara 9 paket lainya dinyatakan batal dilelang dengan nilai anggaran mencapai Rp403.861.181.000.
BP2JK Wilayah Sulawesi Tengah Sebagai Pilot Project Batch II Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah memang memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
Bagaimana pun, PBJ menjadi Langkah awal proses seluruh tahapan pekerjaan konstruksi. Untuk itulah PBJ harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan penuh tanggung jawab, serta tentunya terhindar dari penyimpangan atau fraud.
BP2JK Sulawesi Tengah dalam perjalananya sudah menerapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai bentuk pengendalian intern sesuai arahan Menteri PUPR.
Awal Desember lalu Kementrian PUPR melalui Ditjend Bina Kontruksi menetapkan BP2JK wilayah Sulawesi Tengah sebagai Pilot Project Batch II sekaligus penerima sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP.
BP2JK Sulawesi Tengah menerima sertifikasi SNI ISO 37001:2016 bersama empat belas Balai dijajaran Ditjend Bina Konstruksi, setelah dinyatakan lulus dan memenuhi standar.
Awal Desember lalu, dilakukan penyerahan terpisah penghargaan ISO 37001:2016 SMAP kepada BP2JK wilayah Sulawesi Tengah oleh Kementrian PUPR melalui Dirjen Bina Kontruksi dan ke 14 Balai dan UPT sebagai Pilot Project Batch I dan II.
Diantaranya BP2JK wilayah Sulawesi Tengah, BP2JK Wilayah Aceh, BP2JK Wilayah Kepulauan Riau, BP2JK Wilayah Riau, BP2JK Wilayah Jambi, BP2JK Wilayah Banten, BP2JK Wilayah Kalimantan Timur, BP2JK Wilayah Sulawesi Utara, BP2JK Wilayah Papua, BJKW I Banda Aceh, BJKW II Palembang, BJKW III Jakarta, BJKW IV Surabaya dan BJKW VI Makassar.
Untuk tahap audit sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP dan penyerahan sertifikat penghargaan di 14 Balai atau UPT dilakukan sepanjang bulan September sampai dengan Desember 2022, seperti dikutip dari laman Dirjen Bina Kontruksi.
Keberhasilan delapan Balai atau UPT Pilot Project Batch I dalam menerapkan SMAP dilanjutkan dengan Penetapan empat belas Balai atau UPT di jajaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai Pilot Project Batch II.
Setelah penyerahan sertifikat, juga dilanjutkan dengan sosialisasi Membangun Ekosistem Anti Penyuapan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan guna memantapkan pemahaman akan pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan di suatu instansi.
Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sulawesi Tengah Ronny Adriandi. ST.MT, didampingi Kepala Tata Usaha Widyanto. SE.ST,