Berantas.id, Buol – Setelah rampung pada awal Januari 2024, satu ruas jalan yang dikerjakan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) telah dinikmati masyarakat setempat. Kini jalan sepanjang 7 kilometer tersebut kualitasnya setara dengan jalan nasional.
Program IJD perbaikan infrastruktur jalan tersebut dilaksanakan di ruas Mamonu-Kali yang berada di Kecamatan Mamonu, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Ruas itu juga selain digunakan aksebilitas warga setempat, juga sebagai jalut transportasi pendukung kawasan perkebunan kelapa sawit.
Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah menjadi dasar usulan untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah yang menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi.
Peningkatan ruas Mamonu-Kali di Kabupaten Buol, demi memudahkan aksebilitas pergerakan barang dan orang. Hal ini diharapkan bisa mendukung dan menunjang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar ruas jalan.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN Sulawesi Tengah) melalui PPK 1.1 Satker PJN wilayah 1, Novia Endhianata, ST,. MT,. menyebutkan bahwa ruas jalan daerah Mamonu-Kali dilaksanakan berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buol untuk peningkatan jalan sepanjang 7 Km.
Selain itu dalam penangananya, kata Endhi, pada paket IJD ruas jalan Mamonu-Kali terdapat sejumlah kegiatan diantaranya pengerjaan overlay sejauh 7 Km, penanganan rekontruksi jalan berupa patching selebar eksisting dibeberapa spot, pekerjaan bahu jalan dengan klas S serta pembangunan 1 unit box culvert dan pembuatan cross drain saluran.
“Penanganan jalan pada ruas Mamonu-Kali menjadi prioritas karena merupakan salah satu jalur untuk mendukung produktivitas kawasan perkebunan kelapa sawit yang dapat menunjang peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di sekitar ruas jalan” bebernya.
Endhi menyampaikan penanganan paket IJD Peningkatan Jalan Mamonu-Kali tersebut dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung sejak dimulainya kontrak pelaksanaan pada tanggal 26 Oktober 2023 hingga selesai pekerjaan fisik pada 10 Januari 2024. Proyek tersebut, menurutnya dibiayai melalui APBN tahun anggaran 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp13,101.624.200.
Pembangunan Inpres Jalan Daerah Bantu Tingkatkan Perekonomian di Buol
Dengan diterbitkanya inpres Nomor 3 Tahun 2023 sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah untuk diprioritaskan jalan yang terhubung dengan kawasan industri atau sentra ekonomi rakyat. Sebab, pemerintah daerah nantinya bisa mempercepat proses pembangunannya.
Endhi berharap, tujuan dari IJD ini selain percepatan penanganan kemantapan jalan daerah yang memiliki tingkat kemantapan rendah, juga membuka dan meningkatkan ruas-ruas pengungkit pertumbuhan ekonomi khususnya di ruas jalan Momonu-Kali.
“Harapannya paket ini dapat lebih memajukan kota buol pada khususnya memperlancar arus logistik dan transportasi masyarakat sekitarnya serta mempercepat distribusi kelapa sawit dimana daerah Momunu ini adalah penghasil kelapa sawit di Buol” harapnya.
Mantan PPK 3.2 Provinsi Bali itu menyebutkan bahwa pelaksanaan IJD di Buol, juga mendapat tantangan waktu yang terbatas dengan duras 4 bulan masa pelaksanaan, namun dengan upaya mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga pekerjaan paket IJD peningkatan ruas jalan Mamonu-Kali akhirnya tuntas dikerjakan pada awal Januari.
“Tantangan adalah waktu pelaksanaan yang terbatas, dimana kita harus bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada (5 M : Man, Machine, Material, Metode & Money) untuk mempercepat pelaksaan pekerjaan agar mendapatkan pekerjaan sesuai mutu, waktu dan biaya yang tepat” sebutnya.
Endhi berharap dengan terlaksananya program Inpres Jalan Daerah ini, semoga memberikan dampak positif pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Buol khususnya masyarakat di ruas jalan Mamonu-Kali.
Selain itu melalui program Inpres Jalan Daerah yang sudah dilaksanakan, nantinya peningkatan aksesibilitas barang dan orang akan lancar dan otomatis akan meningkatkan pergerakan ekonomi di semua sektor seperti pertanian, perkebunan, perdagangan dan pariwisata yang ada di daerah.
Kehadiran BPJN Sulawesi Tengah selaku pelaksana tugas dalam menjalankan program Inpres Jalan Daerah oleh Ditjen Bina Marga Kementrian PUPR, diharapkan dapat membantu meningkatkan kemantapan infrastruktur jalan serta membuka keterisolasian wilayah yang dapat membawa manfaat yang banyak untuk masyarakat di Sulawesi Tengah sekaligus mendorong pergerakan pertumbuhan ekonomi daerah di semua sektor.***
