Berantas.id, Tolitoli – Menyikapi maraknya pemberitaan media massa terkait wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan penolakan atas rencana pilot project di desa Oyom, Ketua Koperasi Mitra Tambang Pesonguan, Abd Rachmad Pombang yang didampingi sekretaris dan penasehat koperasi MTP membenarkan sejak awal tahun 2021 pihaknya sudah mengurus bagaimana agar potensi pertambangan rakyat yang ada di Desa Oyom dapat dikelola secara legal.
Dijelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi saat itu adalah lokasi tambang rakyat masih belum berstatus wilayah pertambangan, sehingga terlebih dahulu harusnya diupayakan agar lokasi penambangan mendapatkan status wilayah pertambangan dalam hal ini wilayah pertambangan rakyat (WPR).
Rachmad Pombang menjelaskan bahwa masih cukup panjang perjalanan yang harus dilalui, saat ini pihaknya masih fokus ke permohonan IPR dan selanjutnya baru akan mengkonsultasikan terkait status kawasan hutan yang juga tidak kalah penting untuk di selesaikan.
“Ya, kami sudah sejak 2 tahun lalu mengurus perizinan, memang ada yang juga mengklaim mengurus izin sejak 2 tahun lalu, tapi ketika di cek umur koperasi-koperasi itu, ternyata belum seumur jagung, tapi kami tidak mau memperbesar lagi persoalan itu, saat ini kami fokus bagaimana situasi masyarakat yang sudah terpecah belah ini agar setelah dapat dipersatukan seperti awal ketika belum ada pihak lain yang masuk ke desa kami”, jelas Rachmad Pombang.
Ditanyakan tentang kendala pengurusan IPR, ketua koperasi MTP ini menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang menunggu selesainya dokumen pengelolaan WPR dan KLHS yang menurut Dinas ESDM provinsi Sulawesi Tengah masih sedang dalam proses.
Melanjutkan penjelasan dari Ketua koperasinya, Kamal Pasha, sekretaris koperasi MTP, turut memberikan penjelasan terkait alasan kenapa anggota koperasinya belum bisa menerima rencana pilot project di wilayah WPR Desa Oyom.
Dijelaskan bahwa masyarakat Desa Oyom telah selesai membuat perencanaan dalam pengelolaan WPR jauh sebelum hadirnya PT SMS di Desa Oyom, perencanaan kerja meliputi pengorganisasian, pengurusan izin, pengaturan tata cara dalam operasi produksi serta bagaimana memaksimalkan manfaat dari hasil tambang rakyat untuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa Oyom dan desa sekitarnya.
Kamal Pasha memaparkan bahwa terdapat 17 macam program kesejahteraan masyarakat desa yang digagas koperasi MTP yaitu, membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk warga desa, menjamin adanya fasilitas kesehatan gratis, perbaikan gizi keluarga utamanya anak usia dini, biaya pendidikan bagi anak anak sekolah, anak usia dini dan kesejahteraan guru honorer, menunjang pemenuhan kebutuhan sembako bagi masyarakat desa, fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan perikanan, menyiapkan fasilitas olahraga seni dan budaya bagi para remaja dan karang taruna, fasilitasi pembangunan dan perbaikan rumah ibadah, menyiapkan biaya hidup bagi lansia, yatim piatu dan org dalam gangguan jiwa, menyiapkan hewan kurban pada hari raya idul adha, memfasilitasi biaya pendidikan bagi anak yatim piatu, memfasilitasi pembangunan rumah bagi pecahan Kepala keluarga yang belum bisa mandiri karena tidak memiliki rumah, menunjang kesejahteraan pengurus masjid dan gereja serta rumah ibadah lainnya, menunjang kesejahteraan guru-guru mengaji, menyiapkan pencegahan dan antisipasi ketika terjadi bencana dan menyiapkan fasilitas pendukung pemberdayaan masyarakat adat utamanya di sektor pendidikan, perekonomian kesehatan, kesejahteraan dan sosial budaya.
“Jauh sebelum adanya PT SMS, kami sudah memiliki program kerja dan planning bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di desa kami, kalau bapak ibu mau buktikan silahkan jalan dan bertanya pada masyarakat, kalau kalian ikut PT SMS apa yang akan kalian dapatkan dan kalau ikut koperasi Pesonguan apa juga yg akan kalian dapat? Untuk yang ikut koperasi Pesonguan pasti akan menjawab bahwa nantinya akan dapat 17 macam program, namun yang memilih ikut PT SMS pasti hanya akan diam, karena mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan terkait perencanaan kesejahteraan untuk masyarakat,” tegas Kamal.
Menanggapi riuhnya pemberitaan media saat ini, Ketua Lembaga Pemantau Penyelegara Negara Republik Indonesia (LPPNRI ) Harsono Bereki, S.Sos angkat bicara.
Menurutnya, jika disandingkan dengan informasi pilot project dan hasil konferensi pers yang dimuat di sejumlah media massa, perencanaan pilot project yang disampaikan oleh Dirut PT SMS lebih bersifat umum, dan justru program pemanfaatan potensi pertambangan dalam WPR oleh koperasi Mitra Tambang Pesonguan nampak lebih jelas dan searah dengan visi misi gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura.
Dikatakan, benar bahwa gubernur yang akrab di sapa Ka’Cudy itu selalu mengingatkan agar potensi yang ada di desa harus dimaksimalkan oleh dan untuk masyarakat desa sendiri.
“Sejak awal kami sudah monitor dan jelas bahwa program kerja dan program kesejahteraan masyarakat koperasi Pesonguan telah dipersiapkan secara matang oleh tokoh-tokoh masyarakat desa Oyom, itu seharusnya dihargai dan justru layak mendapatkan rekomendasi pilot project dari Gubernur,” tegas Harsono.
Terkait 17 Program kerja koperasi mitra tambang pesonguan, Ketua harian APRI DPC Tolitoli, Marwan AK menjelaskan bahwa pendampingan terhadap penambang rakyat sedang dan terus akan dilakukan, khusus untuk tambang rakyat desa Oyom ada 17 program kesejahteraan masyarakat yang sudah disampaikan langsung ke gubernur dan saat itu beliau mengamanatkan agar desa Oyom dijadikan smart vilage (desa pintar) dan jangan ada lagi rumah miskin, serta harus maksimalkan pemanfaatan potensi tambang rakyat itu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Sudah kita paparkan ke pak gubernur terkait program kesejahteraan masyarakat yang digagas oleh koperasi mitra tambang pesonguan, saat itu kami didampingi oleh kepala desa Oyom, dan perwakilan dari PT Wanhong, pak gubernur sangat senang karena itu adalah harapan beliau selama ini, bahkan Ka’ Cudy tegaskan agar jangan ada lagi rumah miskin di Oyom, buat itu jadi smart vilage, desa pintar,”ungkap Marwan.
