Berantas.id, Parigi Moutong – Petani di Kecamatan Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengeluhkan air irigasi yang keruh akibat dugaan aktivitas tambang ilegal di wilayah hulu. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan padi, bertolak belakang dengan semangat pemerintah mencapai swasembada pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan sebagai bagian dari strategi menghadapi krisis global. Namun di lapangan, para petani justru menghadapi tantangan serius akibat buruknya kualitas air yang mengalir ke lahan pertanian mereka, terutama dari saluran sekunder di wilayah Dako.
“Saya ini petani di Dako, sejak musim tanam air selalu keruh. Memang kadang agak jernih, tapi kebanyakan waktunya keruh. Harapan kami, air bisa kembali seperti dulu sebelum ada tambang-tambang itu,” ujar Mulyana, salah satu petani di wilayah tersebut.
Ia menambahkan, sejak munculnya aktivitas tambang, kualitas air menurun drastis dan berdampak pada pertumbuhan padi yang terganggu.
“Dulu air jernih, sekarang terus begini. Tanaman jadi terganggu. Harapan kami tambang dihentikan agar kami bisa bertani dengan normal lagi,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan Arya, petani lainnya di wilayah Lambunu. Menurutnya, air keruh tidak hanya merugikan secara langsung, tetapi juga mengancam produktivitas jangka panjang pertanian di daerah tersebut.
“Kami keberatan dengan air seperti ini. Air harus bersih kalau mau padi tumbuh baik. Kalau memang ada tambang ilegal, harus diberhentikan,” tegas Arya.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi serupa pernah terjadi pada tahun 2015, yang saat itu menyebabkan penurunan hasil panen. Kekhawatiran ini kini kembali menghantui para petani, terlebih jika tidak ada penanganan tegas dari pemerintah.
Tofan, petani lainnya yang mengelola sawah di wilayah PD Satu Kanan, juga mengeluhkan dampak negatif air keruh terhadap tanaman.
“Kami terganggu sekali. Tanaman itu jadi nggak subur. Maunya ya air itu jernih. Kalau tambang di atas masih jalan terus, kami harap itu bisa dihentikan,” ucap Tofan.
Ia menegaskan bahwa petugas irigasi di lapangan telah bekerja dengan baik, namun permasalahan utama berada di sumber air yang sudah tercemar. Menurut para petani, pencemaran tersebut berasal dari aktivitas pertambangan yang masih berlangsung di wilayah hulu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim media, terdapat sekitar 10 alat berat yang masih beroperasi di beberapa titik seperti Duyung, Panta Kapal, Gurintang, Cabang 2, Watalemo, dan Kuala Raja. Alat berat ini diduga kuat bagian dari aktivitas tambang ilegal yang menyebabkan keruhnya air irigasi.
Para petani berharap ada tindakan tegas dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut. Mereka ingin kualitas air kembali normal agar pertanian bisa berjalan optimal dan mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah.
“Kalau air tetap begini terus, bagaimana mau swasembada? Kami di lapangan yang paling merasakan dampaknya,” tutup Arya. (tony)
