PALU, BERANTAS.ID — Derasnya investasi industri pertambangan di Sulawesi Tengah seharusnya tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, investasi tersebut dituntut mampu menciptakan ruang yang lebih besar bagi pengusaha lokal untuk ikut menikmati perputaran ekonomi.
Namun, realitas di lapangan masih menyisakan persoalan.
Besarnya investasi yang masuk ke kawasan pertambangan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok industri.
Persoalan itu disoroti Ketua Bidang Pertambangan BPW HIPKA Sulteng, Itho Murthada SM, saat menjadi narasumber dalam Podcast JMSI Sulteng yang dipandu Rony Shandy, Sabtu (3/10/2026).
Itho menilai persoalan utama bukan karena pengusaha lokal tidak memiliki kemampuan. Justru, menurutnya, tantangan terbesar adalah bagaimana membuka akses agar pelaku usaha daerah dapat terhubung langsung dengan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di sektor pertambangan.
“Masih ada gap yang cukup besar antara ekspektasi kita atau harapan pemerintah terkait dengan keterlibatan pengusaha lokal di berbagai industri pertambangan yang masuk,” ujar Itho.
Investasi Besar, Tapi Rantai Pasok Masih Didominasi dari Luar
Menurut Itho, investasi pertambangan pada dasarnya memiliki sejumlah tujuan penting, mulai dari menarik modal, membuka lapangan kerja hingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.
Namun, ukuran keberhasilan investasi tidak seharusnya berhenti pada nilai investasi dan jumlah produksi.
Yang juga harus dilihat, kata dia, adalah seberapa besar aktivitas industri tersebut memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat serta pelaku usaha di daerah.
Morowali dan Morowali Utara menjadi contoh kawasan yang mengalami pertumbuhan industri pertambangan sangat pesat.
Tetapi di tengah geliat tersebut, Itho menilai masih terdapat pekerjaan rumah besar terkait keterlibatan pengusaha lokal dalam memenuhi kebutuhan industri.
Itho bahkan mengungkap angka yang menurutnya menggambarkan kondisi tersebut.
Dengan merujuk pada pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam wawancara di RRI pada 2 September, Itho menyebut sekitar 65 persen kebutuhan pokok di wilayah sekitar pertambangan masih dipasok dari luar daerah.
Dengan demikian, menurutnya, keterlibatan pengusaha lokal baru sekitar 35 persen.
“Artinya keterlibatan para pengusaha lokal dalam konteks ini masih sangat rendah,” katanya.
Pertanyaan Besarnya: Uang Tambang Berputar di Mana? Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar.
Ketika investasi tambang bernilai besar masuk ke Sulawesi Tengah, berapa banyak nilai ekonomi yang benar-benar tinggal dan berputar di daerah?
Sebab, jika kebutuhan barang dan jasa industri lebih banyak dipenuhi perusahaan dari luar daerah, maka sebagian nilai ekonomi yang tercipta berpotensi kembali mengalir keluar Sulteng.
Sebaliknya, semakin banyak perusahaan lokal yang terlibat dalam rantai pasok, semakin besar pula peluang uang berputar di daerah.
Efeknya bukan hanya dirasakan oleh satu perusahaan.
Perputaran ekonomi tersebut dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas UMKM, memperkuat jasa transportasi, perdagangan, logistik hingga berbagai sektor pendukung lainnya.
“Kalau mayoritas dari aktivitas ekonomi ini dikerahkan oleh para pengusaha lokal maka uang itu beredar di Sulawesi Tengah, berputar di Sulawesi Tengah, tidak dibawa ke Jakarta apalagi dibawa ke luar negeri,” tegas Itho.
Pengusaha Lokal Dinilai Punya Kemampuan
Itho menegaskan, pengusaha lokal sebenarnya memiliki potensi untuk masuk dalam ekosistem industri pertambangan.
Menurutnya, sejumlah perusahaan daerah sudah memiliki kemampuan teknis, kompetensi serta administrasi yang cukup untuk bersaing. Persoalan yang masih menjadi tantangan antara lain permodalan, akses informasi serta jaringan bisnis.
Dalam industri berskala besar, hubungan antara perusahaan utama dan mitra pemasok biasanya dibangun berdasarkan rekam jejak, jaringan dan tingkat kepercayaan. Karena itu, pengusaha lokal tidak cukup hanya memiliki kemampuan.
Mereka juga membutuhkan akses terhadap informasi mengenai kebutuhan perusahaan, peluang pengadaan, standar yang harus dipenuhi serta pintu komunikasi dengan perusahaan besar.
HIPKA Siapkan Database Pengusaha Lokal
Untuk menjawab persoalan tersebut, HIPKA Sulteng kini menyiapkan database pengusaha lokal yang akan dilengkapi dengan spesifikasi bidang usaha masing-masing.
Database tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan antara pengusaha lokal dengan perusahaan-perusahaan yang telah maupun akan berinvestasi di Sulawesi Tengah.
Selain itu, HIPKA juga menyiapkan forum bisnis sebagai ruang pertemuan antara pelaku usaha, pemerintah dan perusahaan besar. Langkah tersebut diharapkan membuka akses yang selama ini dinilai menjadi salah satu kendala utama bagi pengusaha lokal.
Itho juga menegaskan bahwa HIPKA tidak hanya menjadi ruang bagi pengusaha dari kalangan HMI. Organisasi tersebut membuka peluang kolaborasi dengan pengusaha non-HMI maupun berbagai elemen dunia usaha lainnya.
Pemerintah Diminta Jangan Berhenti di Aturan
Menurut Itho, pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam memastikan investasi pertambangan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Kebijakan pelibatan pengusaha lokal, kata dia, jangan hanya berhenti sebagai aturan atau imbauan di atas kertas.
Implementasinya harus terlihat dalam praktik bisnis dan rantai pasok industri. Sebab, tantangan Sulawesi Tengah ke depan bukan lagi sekadar bagaimana mendatangkan investor sebanyak-banyaknya.
Tantangan sesungguhnya adalah memastikan investasi tersebut mampu menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang kuat.
Investasi besar harus mampu melahirkan pengusaha lokal yang besar. Aktivitas pertambangan harus membuka ruang bagi perusahaan daerah untuk tumbuh.
Dan perputaran uang dari industri ekstraktif harus sebanyak mungkin memberikan efek ekonomi kepada masyarakat Sulawesi Tengah. ***