SULTENG,BERANTAS.ID – Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tadulako (RS Untad) dengan nilai anggaran sekitar Rp172 miliar kembali menjadi perhatian publik. Laporan pengaduan terkait dugaan sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek tersebut kini telah memasuki tahap pertelaahan di Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng).
Di tengah proses penelaahan tersebut, Aliansi Masyarakat Sipil Pengawal Pembangunan Sulawesi Tengah menyatakan tengah mempersiapkan sejumlah materi tambahan untuk disampaikan kepada aparat penegak hukum (APH).
Sementara itu, pihak kontraktor pelaksana, PT Medal Jaya Purnama, telah memberikan klarifikasi mengenai sejumlah persoalan yang dipertanyakan, termasuk perubahan lingkup pekerjaan ruang Intensive Care Unit (ICU), pembiayaan, hingga keterlambatan penyelesaian proyek.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulteng, Muhammad Fikri, S.H., M.H., membenarkan bahwa laporan pengaduan terkait proyek tersebut telah diterima dan sedang dalam proses pertelaahan oleh bidang Pidsus.
“Izin menginformasikan bahwa laporan teman-teman sudah masuk pertelaahan Pidsus. Kejati Sulteng tetap berkomitmen dalam menyikapi dan menindaklanjuti semua laporan,” kata Fikri, belum lama ini.
Dengan demikian, laporan tersebut masih berada dalam tahap penelaahan internal. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai peningkatan status penanganan ke tahap penyelidikan atau penyidikan, maupun kesimpulan mengenai ada atau tidaknya unsur tindak pidana.
ALIANSI SIAPKAN MATERI TAMBAHAN
Juru Bicara Aliansi Masyarakat Sipil Pengawal Pembangunan Sulawesi Tengah, Asrudin Rongka, S.I.Kom., melalui siaran pers yang diterima media ini menyampaikan bahwa pihaknya sedang mematangkan sejumlah informasi dan dokumen tambahan.
Materi tersebut rencananya akan diserahkan sebagai pelengkap laporan pengaduan yang sebelumnya disampaikan pada 12 Oktober 2026.
Menurut aliansi, persoalan proyek RS Untad tidak semata-mata berkaitan dengan penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga menyangkut kesesuaian fasilitas yang dibangun dengan kebutuhan operasional rumah sakit.
Aliansi mengingatkan bahwa sebelum gempa bumi 28 September 2018, RS Untad telah beroperasi sebagai rumah sakit umum kelas C dengan izin operasional resmi.
Karena itu, mereka mempertanyakan kesiapan fasilitas pelayanan setelah rehabilitasi pascabencana dinyatakan selesai pada 2025.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah keberadaan ruang operasi dan ICU yang dinilai penting dalam menunjang pelayanan bedah serta penanganan pasien dengan kondisi kritis.
Aliansi menyebut dokumen pekerjaan yang mereka telaah memuat komponen ruang operasi dan ICU. Mereka meminta agar perencanaan awal, kontrak, perubahan kontrak atau adendum, serta hasil pekerjaan di lapangan diperiksa secara menyeluruh.
Namun, penilaian mengenai kesesuaian pekerjaan tersebut tetap memerlukan verifikasi melalui dokumen teknis dan pemeriksaan pihak berwenang.
KONTRAKTOR JELASKAN PERUBAHAN PEKERJAAN ICU
Terpisah, Komisaris PT Medal Jaya Purnama, Enday Dasuki, S.IP., S.H., M.H., saat dikonfirmasi pada Senin (9/11/2026), memberikan penjelasan mengenai lingkup pekerjaan ruang ICU.
Menurut Enday, sejak awal kontrak, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kontraktor hanya mencakup satu dari tiga ruang ICU yang tersedia.
“Ruang ICU dari awal kontrak hanya satu dari tiga ruang yang ada. Karena ada perubahan beberapa item pekerjaan yang volumenya kurang sehingga diambil dari ruang ICU yang satu, karena yang satu ruang itu pun tidak sampai berfungsi sebagaimana perencanaan,” jelas Enday.
Ia menerangkan bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan penyesuaian sejumlah item pekerjaan yang volumenya dinilai kurang.
Meski demikian, dasar teknis, mekanisme persetujuan, serta administrasi perubahan lingkup pekerjaan tersebut masih perlu dicocokkan dengan dokumen kontrak dan adendum resmi.
Mengenai sumber pembiayaan, Enday menyebut pekerjaan yang dimaksud menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dana pinjaman Bank Dunia.
Ia juga menjelaskan bahwa kabel-kabel power tidak tercantum dalam perencanaan awal dan belum masuk dalam penganggaran pekerjaan.
“Kabel-kabel power dari awal perencanaan memang tidak ada dan belum dianggarkan. Hal ini tentu mungkin dari keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Terkait keterlambatan pekerjaan, Enday mengakui bahwa perusahaan dikenai denda secara parsial sesuai ketentuan dalam perjanjian kontrak.
“Kami kena denda secara parsial sesuai dengan isi perjanjian,” katanya.
Keterangan tersebut merupakan klarifikasi dari pihak kontraktor. Untuk memperoleh gambaran menyeluruh, besaran denda, dasar pengenaan, perubahan volume, serta realisasi pembayaran tetap perlu dikonfirmasi melalui dokumen administrasi proyek.
SELISIH WAKTU PENUTUPAN PROGRAM DAN PHO DIPERTANYAKAN
Persoalan lain yang disoroti aliansi adalah perbedaan waktu antara berakhirnya program pinjaman Bank Dunia dan pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO).
Dalam siaran persnya, aliansi menyebut program pinjaman Bank Dunia yang berkaitan dengan pembiayaan pekerjaan berakhir pada Desember 2024. Sementara itu, PHO disebut baru dilaksanakan pada Maret 2025.
Atas dasar informasi tersebut, aliansi meminta penjelasan mengenai dasar perpanjangan waktu pelaksanaan, sumber pembiayaan penyelesaian pekerjaan, serta mekanisme pertanggungjawaban kontraktual setelah berakhirnya periode program pinjaman.
Media ini telah meminta klarifikasi kepada Enday Dasuki mengenai dasar perpanjangan waktu dan sumber pembiayaan penyelesaian pekerjaan setelah penutupan program tersebut.
Namun, penjelasan yang diberikan belum menguraikan secara terperinci mekanisme pembiayaan maupun dasar administrasi perpanjangan waktu dimaksud.
Konfirmasi juga telah disampaikan kepada Rahman Dg Tinri, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prasarana Strategis yang kini menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum.
Rahman dimintai penjelasan mengenai dasar adendum kontrak, pelaksanaan PHO pada Maret 2025, serta sumber pembiayaan penyelesaian pekerjaan setelah program pinjaman Bank Dunia berakhir.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan atas pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui WhatsApp.
DASAR PENERBITAN SLF TURUT DIMINTA DIPERIKSA
Selain persoalan kontrak dan pembiayaan, aliansi juga meminta agar dasar penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ditelusuri.
Aspek yang mereka soroti meliputi kondisi ruang operasi, ICU, instalasi kelistrikan, serta sistem pengolahan limbah.
Menurut aliansi, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bahwa fasilitas yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan hasil pekerjaan telah memenuhi persyaratan teknis serta ketentuan yang berlaku.
Namun, belum terdapat kesimpulan resmi yang menyatakan bahwa penerbitan SLF proyek tersebut bermasalah atau tidak sesuai ketentuan.
Untuk itu, dokumen persyaratan teknis, hasil pengujian, berita acara pemeriksaan, dan dasar penerbitan SLF perlu menjadi bagian dari proses verifikasi.
TEMUAN BARU BELUM DIPUBLIKASIKAN
Di luar persoalan teknis dan administrasi, aliansi mengaku masih mengantongi sejumlah informasi tambahan yang berkaitan dengan proses pengadaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut.
Meski demikian, materi yang dimaksud belum dipublikasikan secara terbuka.
Aliansi menyatakan akan menyerahkannya langsung kepada aparat penegak hukum agar dapat ditelaah berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Aliansi tersebut terdiri dari Komunitas Anti Korupsi (KAK) Sulawesi Tengah, Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulawesi Tengah, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), serta Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK).
Mereka berharap Kejati Sulteng dapat menelaah laporan secara profesional, objektif, dan transparan, termasuk memeriksa dokumen kontrak, adendum, realisasi anggaran, pembayaran, serta hasil pekerjaan.
MENUNGGU VERIFIKASI DAN PENJELASAN RESMI
Sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam proyek RS Untad tersebut pada prinsipnya masih memerlukan pembuktian melalui dokumen dan pemeriksaan teknis.
Penting untuk membedakan antara dugaan atau indikasi yang disampaikan pelapor dengan fakta yang telah diverifikasi oleh lembaga berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat kesimpulan hukum mengenai dugaan pelanggaran maupun indikasi kerugian negara dalam proyek tersebut.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada PPK, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, pengelola RS Untad, Universitas Tadulako, serta seluruh pihak terkait lainnya.
Setidaknya terdapat tiga aspek yang patut memperoleh penjelasan secara terbuka, yakni tindak lanjut laporan di bidang Pidsus Kejati Sulteng, kesesuaian perubahan lingkup pekerjaan dengan dokumen kontrak, serta pertanggungjawaban waktu dan sumber pembiayaan proyek.
Publik tentu berharap proses penelaahan berjalan objektif dan berdasarkan bukti. Sebab, proyek pembangunan fasilitas kesehatan bukan hanya menyangkut pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara, tetapi juga kepastian tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang aman, layak, dan berfungsi bagi masyarakat.
Kini, penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum menjadi hal yang dinantikan.***