Berantas.id, Sulawesi Tengah – Kerusakan dini pada ruas jalan nasional di Kabupaten Buol memicu sorotan serius. Temuan di lapangan tidak lagi sekadar dipandang sebagai persoalan teknis, tetapi mulai mengarah pada dugaan adanya penyimpangan dalam proses proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Sejumlah titik pada ruas jalan tersebut menunjukkan retakan, penurunan badan jalan, hingga lubang yang muncul dalam waktu relatif singkat setelah pekerjaan selesai. Kondisi ini dinilai sebagai anomali, mengingat proyek jalan nasional semestinya dirancang dengan standar mutu dan ketahanan tinggi.
Sejumlah pihak menilai, fenomena ini perlu ditelusuri lebih jauh melalui mekanisme audit yang komprehensif. Dorongan agar BPK RI melakukan audit investigatif berbasis risiko pun menguat, guna memastikan apakah kerusakan tersebut murni akibat faktor teknis atau terdapat indikasi penyimpangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek.
Perwakilan Forum Pemantau Pembangunan Daerah (FPPD) Sulawesi Tengah, Eko Arianto, menyampaikan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses pemeriksaan. Ia mendorong aparat penegak hukum, auditor negara, serta ahli konstruksi independen untuk melakukan penelusuran menyeluruh.
Pendekatan audit berbasis risiko dinilai relevan karena memungkinkan pengujian setiap tahapan proyek secara sistematis, mulai dari proses pengadaan, kesesuaian spesifikasi teknis, pelaksanaan di lapangan, hingga mekanisme pembayaran pekerjaan.
“Jika kerusakan terjadi jauh lebih cepat dari umur rencana, tentu perlu dilihat secara menyeluruh—baik dari sisi material, metode pelaksanaan, maupun pengawasan,” ujar seorang pengamat konstruksi yang enggan disebutkan namanya.
Sejumlah indikator awal yang menjadi perhatian antara lain kualitas lapisan aspal yang cepat mengalami degradasi serta struktur jalan yang dinilai belum optimal dalam menahan beban kendaraan berat. Hal ini membuka ruang dugaan adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi perencanaan dan realisasi pekerjaan.
Kasus ini juga mengingatkan pada sejumlah persoalan proyek infrastruktur di wilayah Sulawesi sebelumnya, termasuk di Kabupaten Parigi Moutong, yang saat ini tengah berproses secara hukum. Dalam beberapa kasus, kerusakan dini kerap berkaitan dengan persoalan mutu pekerjaan hingga pengawasan proyek.
Pengamat menilai, audit investigatif diperlukan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan, seperti proses tender, pengendalian mutu, fungsi pengawasan, hingga kesesuaian progres fisik dengan pencairan anggaran.
Di sisi lain, keterlibatan ahli konstruksi independen dinilai penting guna memastikan validitas temuan teknis, sehingga hasil pemeriksaan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat.
Kerusakan jalan ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga memunculkan pertanyaan terkait efektivitas penggunaan anggaran negara. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan proyek infrastruktur.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab pasti kerusakan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak pelaksana dan instansi terkait masih terus dilakukan.
Seiring meningkatnya perhatian publik, dorongan agar dilakukan audit investigatif pun kian menguat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kejelasan persoalan sekaligus menjadi dasar perbaikan tata kelola proyek infrastruktur ke depan. (tim)
