Air Sawah Keruh, Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Hulu Lambunu Kembali Jadi Sorotan

Berantas.id, Parigi Moutong – Kondisi air di Bendungan Lambunu, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terus memburuk. Air yang menjadi sumber utama pengairan lahan pertanian warga tetap keruh setiap hari, diduga akibat aktivitas tambang emas ilegal di wilayah hulu pegunungan Lambunu.

Menurut informasi dari warga setempat, kualitas air menurun drastis sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini sangat berdampak pada hasil pertanian, terutama tanaman padi yang menjadi komoditas utama masyarakat.

“Air masuk ke sawah dalam kondisi keruh, sehingga saat pemupukan, pupuk tidak bisa terserap dengan baik oleh tanaman. Hasilnya pun tidak maksimal,” ujar seorang petani yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Dugaan kuat mengarah pada aktivitas pertambangan emas ilegal yang semakin marak di beberapa titik, seperti di daerah Duyung, Panta Kapal, Gurintang, Cabang 2, Watalemo, dan Kuala Raja. Setidaknya terdapat 10 alat berat jenis ekskavator yang terlihat beroperasi di lokasi tersebut, bahkan ekskavator hilir mudik menuju lokasi tambang setiap hari.

Warga menilai, sebelum adanya aktivitas tambang, air bendungan dikenal jernih dan alami. Kondisi air hanya keruh ketika terjadi hujan deras di hulu dan akan kembali jernih dalam waktu singkat. Namun kini, meskipun dalam cuaca cerah dan tanpa hujan, air tetap keruh.

“Dulu air hanya keruh saat hujan deras di hulu, itu pun tidak lama. Sekarang, meskipun tidak hujan, air tetap keruh,” lanjut warga tersebut.

Kelompok tani bersama pengurus IP3A, dua kepala UPTD dari Kecamatan Bolano dan Bolano Lambunu, serta pengamat pengairan DI Lambunu, telah mengajukan keluhan resmi kepada pihak kecamatan dan kepolisian. Laporan tersebut mendapat respons cepat dari kedua pihak.

“Mereka langsung memanggil para penambang untuk bertemu dengan kami, tapi sayangnya, tak satu pun dari pihak penambang yang hadir,” tambahnya.

Hingga kini, belum ada tindakan konkret yang dilakukan di lapangan untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut. Sementara itu, kekhawatiran warga terus meningkat seiring menurunnya produktivitas lahan pertanian.

Warga mendesak pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk turun tangan dan mengambil tindakan tegas.

“Kami hanya ingin air kembali jernih seperti dulu, agar pertanian kami bisa berjalan normal,” harap warga.

Situasi ini dinilai ironis, mengingat pemerintah tengah gencar mendorong program swasembada pangan nasional. Sumber daya air yang seharusnya menjadi penopang utama pertanian justru terancam oleh aktivitas yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak segera ditangani, kerusakan ini tidak hanya mengancam kehidupan petani lokal, tetapi juga melemahkan upaya nasional dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan. (tony)