Berantas.id, Sulawesi Tengah – Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah resmi menggandeng sejumlah perusahaan tambang di Morowali dan Morowali Utara untuk membenahi ruas jalan Trans-Sulawesi yang rusak parah. Skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) digunakan sebagai solusi pembiayaan di luar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) non-APBN. Fokus utama adalah memperbaiki ruas vital Beteleme–Bahonsuai dan Bungku–Bahodopi, yang selama ini rusak akibat intensitas logistik industri tambang nikel dan mineral.
“Skema ini berjalan dengan pendekatan kolaboratif melalui mekanisme TJSLP,” ujar Kepala BPJN Sulawesi Tengah, Dadi Muradi, melalui Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah IV, Rollie Ekianto, Sabtu, 14 Juni 2025.
Perusahaan tambang di dua kabupaten tersebut telah menyatakan komitmennya untuk mendukung perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi nadi logistik kawasan industri. Penandatanganan perjanjian kerja sama formal antara perusahaan dan BPJN akan dilakukan dalam waktu dekat.
Rollie menjelaskan bahwa pelaksanaan teknis proyek akan diawasi langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.3 dan 4.4, yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan fisik di lapangan.
“Koordinasi dengan perusahaan akan terus kami lakukan untuk memastikan jalan tetap sesuai standar nasional,” tambah Rollie.
Keterlibatan perusahaan tambang dalam pemeliharaan jalan bukan hal baru. Namun, skema TJSLP kali ini menjadi tonggak baru karena dilaksanakan secara resmi dan terstruktur, dengan dasar hukum dan teknis yang jelas.
Pemerintah menilai, kolaborasi ini merupakan strategi efektif untuk mempercepat konektivitas antar kawasan industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Jalur Trans-Sulawesi di Morowali Utara dan Morowali selama ini menjadi salah satu titik keluhan masyarakat dan pelaku usaha karena kondisi rusaknya.
“Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama TJSLP, pelayanan terhadap pengguna jalan akan jauh lebih baik,” kata Rollie.
Program ini juga menjadi contoh bahwa pembangunan infrastruktur tidak selalu bergantung pada dana negara. Melalui sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, tercipta model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan daerah industri. (B01)
