Berantas.id, Sigi – Pemerintah diminta mewaspadai kegagalan penyedia jasa mengeksekusi proyek Penanganan Bencana Prasarana Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah II. Delapan bulan pasca berkontrak, kontraktor proyek terkesan gamang seakan tidak mempunyai roadmap terukur untuk mensukseskan program itu.
Proyek penaganan bencana prasarana untuk 10 sekolah dibandrol sebesar Rp25,6 Miliar, yang dibangun tersebar di wilayah Kabupaten Sigi. Proyek ini terancam molor dari tenggat, musababnya dengan sisah waktu 4 bulan berjalan hingga kini progres pembangunya baru menyentuh kisaran dibawah 17 persen.
Proyek penanganan bencana untuk 10 sekolah itu, ditangani oleh Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah, yang digarap oleh kontraktor pelaksana PT Pratama Godean Jaya.
Hasil riset penelusuran Trilogi bersama tim, menunjukan bahwa jejak perusahaan yang berdomisili di Kota Makasar dengan alamat Jalan Karaeng Bonto Tangnga II No 4F itu, tercatat Wanprestasi atau pernah mengalami sanksi Blacklist dengan Nomor SK HK.02.03/1.2/4046/2020.
Jenis pelanggaran itu yakni Pertauran LKPP No 17 Tahun 2018 pasal 3 huruf (d) dengan deskripsi pelanggaran, PT Pratama Godean Jaya mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima pejabat pengadaan, pada 6 Oktober 2020 di Satuan Kerja Kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Makasar.
Setahun kemudian tepatnya pada tahun 2021, Proyek Pembangunan Puskesmas di Desa Karawai, Kecamatan Aru Tengah yang juga dikerjakan oleh PT Pratama Godean Jaya di tahun anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp5 miliar, juga tersandung masalah sehingga kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Dobo, Kepulauan Aru.
Untuk penanganan proyek Bencana Prasarana Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah II yang dikerjakan oleh PT Pratama Godean Jaya dengan Nomor Kontrak HK.02.01/KONT-JK/cb28.4/PPK-PS.1/003/2023, juga dituding berjalan terseok-seok.
Dari 10 unit bangunan sekolah yang rencana dibangun, hingga 8 bulan berjalan, belum satu pun gedung sekolah yang nampak selesai. Proyek dengan durasi waktu pelaksanaan selama 330 hari kalender itu terancam molor akibat bertele-tele, hasil investigasi Trilogi bersama tim menguatkan tudingan itu.
Satu pekan lalu, hasil penelusuran di 6 titik lokasi proyek dari jumlah 10 bangunan sekolah yang dibangun tersebar di Kecamatan Marawola, Kecamatan Dolo dan Kecamatan Kulawi, semuanya masih dalam tahap pembangunan struktur bawah berupa pondasi dan tiang beton.
Pantauan dilokasi proyek, sejumlah pekerja dari PT Pratama Godean Jaya terlihat masih berjibaku dengan waktu menyelesaikan sejumlah pekerjaan kontruksi bangunan sekolah. Meskipun dalam kontrak menyisahkan 4 bulan waktu pelaksanaan.
Pembangunan gedung SD Inpres 1 Bolapapu, Kecamatan Kulawi misalnya, pantauan dilokasi proyek kondisi bangunan gedung sekolah sebanyak 6 Ruang Kelas Baru (RKB) dan 1 gedung kantor itu masih dalam tahap pekerjaan struktur pondasi bawah, slof dan tiang.
Salah seorang pekerja lokal yang temui dilokasi proyek mengaku bahwa pembangunan gedung pada proyek SD Inpres 1 Bolapapu baru berjalan dua bulan yang lalu. Lambatnya pasokan material bangunan sepanjang durasi waktu 2 bulan itu, para pekerja proyek dilokasi itu baru mampu menyelesaikan pekerjaan struktur bawah barupa pekerjaan pondasi, slof beton dan penyiapan pengecoran tiang.
“Bukan cuman lambat bahanya yang masuk, sebagian gaji pekerja juga belum terbayarkan” katanya sembari meminta identitasnya tidak ditulis.
Berbeda halnya dengan kondisi gedung sekolah SD Inpres 2 Bolapapu yang berlokasi di dusun Pobia. Dilokasi itu pihak pekerja dari kontraktor PT Pratama Godean Jaya, baru menyiapkan lahan pekerjaan dan belum melakukan kegiatan pekerjaan struktur gedung prasarana sekolah. Hanya saja dilokasi itu, terdapat satu unit alat berat yang terparkir.
Kondisi serupa juga terjadi dibeberapa titik lokasi proyek gedung sekolah diantaranya, SD Inpres 1 dan SDN Langaleso di Kecamatan Dolo, kemudian SDN Beka, SD Padende, dan TK Negeri Pembina Binangga di Kecamatan Marawola, juga ditemukan masih dalam tahap pekerjaan struktur bawah.
Untuk menjawab kondisi dan persoalan yang terjadi pada proyek penanganan bencana 10 gedung sekolah senilai Rp25,626.495.000 tersebut, Kepala BPPW Sulawesi Tengah, Sahabuddin justru memilih tidak merespon pesan konfirmasi yang dikirim melalui pesan whatsap belum lama ini.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara proyek BPPW Sulawesi Tengah dan kontraktor pelaksana PT Pratama Godean Jaya belum terkonfirmasi.
Berdasarkan data yang diperoleh Trilogi, pada penanganan proyek yang dibiayai dari APBN tahun anggaran 2023 ini PT Pratama Godean Jaya, menggarap 10 gedung sekolah yang tersebar di 3 Kecamatan di Kabupaten Sigi diantaranya sebagai berikut :
SD Inpres 1 Bolapapu
SD Inpres 2 Bolapapu
SDN Lonca
SMP SATAP Negeri 4 Sigi
SDN Sarumana
SDN Beka
SD Padende
SD Inpres 1 Langaleso
TK Negeri Pembina Binangga
SDN Langaleso
Dari 10 sekolah yang dibangun, kontraktor pelaksana PT Pratama Godean Jaya berkewajiban melaksanakan pekerjaan meliputi pekerjaan struktur, pekerjaan Arsitektur, pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Plumbing, pekerjaan Utilitas, pekerjaan Landscape dan pekerjaan pagar sekolah.
Begitu banyak pekerjaan yang belum tuntas pada proyek penanganan bencana prasarana 10 sekolah yang dibandrol senilai Rp25,6 miliar itu, mesti mendapat perhatian super ekstra dari pemerintah.
Penyelengara Negara pada proyek ini jangan sampai terlena dengan laporan diatas kertas, dampak buruknya justru harus diantisipasi. Kesalahan yang sama jangan mesti terulang, kontraktor yang gagal memenuhi komitmenya diakhir masa kontrak, tidak boleh diberi koelonggaran. (tim)
