Berantas.id, Jakarta – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) meluncurkan “Media and Peace Forum” pada Senin, 21 April 2025 di Hall Dewan Pers, Jakarta, sebagai langkah konkret menghadapi maraknya distorsi informasi, terutama di era disrupsi dan post truth.
Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, menegaskan bahwa banjir informasi dari media massa dan media sosial saat ini kerap menjauhkan masyarakat dari kebenaran. “Informasi bukan lagi untuk menguji keyakinan, tetapi untuk mempertebal keyakinan,” ujar Teguh dalam peluncuran forum yang turut dihadiri sejumlah tokoh dan diplomat.
Forum ini dibentuk untuk menjadi wadah penjernih informasi (clearing house) dalam menelaah konflik dan ketegangan baik politik, sosial, komunal, maupun lingkungan, di dalam dan luar negeri.
Dalam diskusi yang mengiringi peluncuran, Korea Utara menjadi topik utama. Negara yang kerap disalahpahami ini, menurut Teguh, telah menjadi korban penyebaran hoaks dan informasi bias yang berasal dari media internasional, khususnya Barat. Teguh sendiri mengaku telah mengunjungi Korea Utara sejak 2003 dan merasa memiliki pemahaman langsung terhadap negara tersebut.
“Saya kira, secara umum saya mengenali negara ini,” katanya, sembari menyebut bahwa konflik di Semenanjung Korea banyak dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara besar.
Produser SEA Today, M. Alvin Dwiana Qobulsyah, menambahkan bahwa informasi tentang Korea Utara yang dikonsumsi masyarakat Indonesia kebanyakan bersumber dari media Barat. “Kita perlu hati-hati agar tidak terbawa propaganda,” ujarnya.
Alvin menekankan absennya tim peliput Indonesia di Korea Utara sebagai hambatan utama dalam menyajikan pemberitaan yang objektif tentang negara tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Grup Studi Juche Indonesia (GSJI) Teuku Rezasyah menjelaskan ideologi Juche yang menjadi dasar kemandirian Korea Utara. Ia menyebutkan bahwa kemandirian ini kerap disalahartikan oleh negara-negara lain, sehingga menciptakan jarak dalam hubungan internasional.
“Korea Utara adalah negara yang sering disalahartikan banyak negara di dunia. Keadaan ini tidak baik bagi hubungan antar-bangsa yang berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghargai,” kata Teuku.
Ia juga memaparkan hasil kunjungannya tahun lalu ke Korea Utara, menunjukkan berbagai upaya pembangunan berbasis masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup yang dijalankan negara tersebut.
Dengan peluncuran “Media and Peace Forum”, JMSI berharap dapat membantu masyarakat memilah informasi secara bijak dan menumbuhkan kesadaran bahwa perdamaian dimulai dari pemahaman yang adil dan akurat atas suatu peristiwa atau negara.***
